Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) secara resmi memulai kick-off operasi nasional Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 serentak di 73 Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM) se-Indonesia, dipimpin dari kantor pusat BPOM Jakarta, Jumat pagi (20/11/2026). Operasi terpadu ini digelar guna melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), rusak, kedaluwarsa, atau tanpa izin edar (TIE/ilegal).

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM menjelaskan bahwa target pengawasan difokuskan pada sarana peredaran pangan skala besar, seperti gudang distributor, pusat perbelanjaan grosir, supermarket modern, hingga pedagang parsel akhir tahun. Produk yang menjadi fokus pemeriksaan mencakup pangan olahan kemasan impor, minuman kaleng, biskuit, susu formula kental manis, serta minyak goreng dan aneka makanan olahan dalam kemasan kaleng yang rentan penyok atau berkarat.

Pada pelaksanaan tahap awal operasi pengawasan terpadu ini, petugas gabungan BPOM berhasil mengamankan lebih dari 14.500 produk pangan olahan ilegal senilai Rp1,2 miliar yang tidak memiliki nomor izin edar BPOM RI MD/ML, mayoritas berupa kembang gula dan cokelat impor selundupan yang masuk melalui pelabuhan tikus perbatasan. Produk-produk bermasalah tersebut langsung disita dan diperintahkan untuk dimusnahkan.

BPOM menginstruksikan para pelaku usaha ritel dan perakit parsel Natal/Tahun Baru untuk wajib menerapkan prinsip Cek KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa) sebelum merangkai bingkisan makanan. Memasukkan produk yang mendekati masa kedaluwarsa kurang dari enam bulan atau kemasan kaleng rusak ke dalam parsel merupakan pelanggaran pidana konsumen yang dapat dikenai sanksi pencabutan izin usaha.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung penuh ketegasan BPOM dalam merazia gudang-gudang distributor nakal. YLKI meminta masyarakat untuk lebih cerdas dalam berbelanja pangan kemasan dan memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk memindai barcode nomor izin edar pada produk guna memastikan keaslian registrasi produk secara mandiri.

BPOM menegaskan komitmennya untuk mengawal rantai peredaran pangan nasional secara berkelanjutan hingga awal Januari 2027 demi menjamin seluruh keluarga Indonesia dapat menikmati liburan akhir tahun dengan hidangan yang aman, sehat, dan bermutu tinggi.

Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM menambahkan bahwa operasi intensifikasi pengawasan juga diperluas ke ranah perdagangan elektronik (e-commerce) dan media sosial melalui patroli siber harian. Tim pengawas siber BPOM berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta asosiasi e-commerce (idEA) untuk menurunkan tautan (takedown) lapak-lapak digital yang kedapatan memperjualbelikan pangan olahan impor ilegal, susu formula tanpa izin edar, atau obat tradisional yang dicemari bahan kimia obat (BKO).

Bagi para produsen dan distributor pangan yang terbukti secara sengaja mengedarkan pangan olahan kedaluwarsa atau memalsukan label kemasan, BPOM tidak ragu menerapkan sanksi pidana pro-justitia sesuai Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Tindakan hukum tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para mafia pangan nakal yang membahayakan kesehatan publik.

Masyarakat dihimbau untuk selalu menjadi konsumen cerdas dan berani melapor ke Pusat Informasi Obat dan Makanan (Halo BPOM 1500533) apabila menemukan produk makanan kaleng berkarat, kemasan kembung bocor, atau berbau tengik di toko-toko kelontong terdekat, demi mewujudkan perlindungan kesehatan konsumen yang paripurna di seluruh pelosok nusantara.

Pelaku usaha industri pangan rumahan (PIRT) yang taat aturan juga terus didampingi oleh BPOM melalui program fasilitasi sertifikasi gratis, sehingga produk-produk makanan olahan UMKM lokal dapat bersaing sehat dan menjadi primadona dalam parsel bingkisan akhir tahun.